Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Moh. Kusnardi Harmaily Ibrahim

Edisi: Cetakan 12
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: 349 hlm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342 KUS p

Edisi: Cetakan 12
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: 349 hlm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342 KUS p

Ketersediaan4

Tambahkan ke dalam keranjang

Tampilkan Detail Sitasi

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Moh Kusnardi

Edisi: cet.12
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: -
Judul Seri: -
No. Panggil: 342/Kus/K

Edisi: cet.12
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: -
Judul Seri: -
No. Panggil: 342/Kus/K

Ketersediaan3

Tambahkan ke dalam keranjang

Tampilkan Detail Sitasi

Ilmu Negara

Moh. Kusnardi Bintan R. Saragih

Edisi: cetakan ke 8.
ISBN/ISSN: 979-578-001-8
Deskripsi Fisik: 286 hlm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 320.1 KUS i

Edisi: cetakan ke 8.
ISBN/ISSN: 979-578-001-8
Deskripsi Fisik: 286 hlm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 320.1 KUS i

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Tampilkan Detail Sitasi

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Moh. Kusnardi Harmaily Ibrahim

Edisi: Cetakan 12
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: ix, 349 hlm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342 KUS h

Edisi: Cetakan 12
ISBN/ISSN: -
Deskripsi Fisik: ix, 349 hlm
Judul Seri: -
No. Panggil: 342 KUS h

Ketersediaan7

Tambahkan ke dalam keranjang

Tampilkan Detail Sitasi

Ilmu Negara

Kusnardi Bintan R. Saragih

Edisi: Ed.Rev. Cet.4
ISBN/ISSN: 979-578-001-8
Deskripsi Fisik: xiv, 274 hlm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 320 KUS I

Edisi: Ed.Rev. Cet.4
ISBN/ISSN: 979-578-001-8
Deskripsi Fisik: xiv, 274 hlm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 320 KUS I

Ketersediaan0

Tambahkan ke dalam keranjang

Tampilkan Detail Sitasi

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Pengarang : Kusnardi

Permintaan membutuhkan 0.00083 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Saran

Perkembangan Politik & Sistem Birokrasi Di Beberapa Negara

Encup Supriatna

Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong Aceh Ditinjau Dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Gubernur Aceh Dengan Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh (Keputusan No. 189/677/2011/No.1054/MAA/XII/2011/No.B/121/I/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh).

Novi Sari Handayani

Pelanggaran Hak Eksklusif Pengalihan Karya Cipta Podcast Di Youtube Ke Spotify

Andrean Krisantus

Hukum Bisnis

Johannes Ibrahim - Lindawaty Sewu

Tinjauan Yuridis Kriminologis Penelantaran Keluarga Pada Tindak Pidana Kekerasaan Dalam Rumah Tangga

Ratu Alifiota Puji Wibowo