Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pakuan | Perpustakaan Fakultas Hukum

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

cover

Hukum Acara Pidana

C.. Djisman Samosir

Edisi: Cet. 1
ISBN/ISSN: 97897907132008
Deskripsi Fisik: x + 262 hlm,14,5x21 cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 345.05/Sam/H

Edisi: Cet. 1
ISBN/ISSN: 97897907132008
Deskripsi Fisik: x + 262 hlm,14,5x21 cm
Judul Seri: -
No. Panggil: 345.05/Sam/H

Ketersediaan0

Tambahkan ke dalam keranjang

Tampilkan Detail Sitasi

cover

Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana

C. Djisman Samosir

Edisi: Cetakan ke 2
ISBN/ISSN: 978-979-071-200-3
Deskripsi Fisik: vi, 202 hlm., 14,5x20.5 cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 345.05 SAM H

Edisi: Cetakan ke 2
ISBN/ISSN: 978-979-071-200-3
Deskripsi Fisik: vi, 202 hlm., 14,5x20.5 cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 345.05 SAM H

Ketersediaan1

Tambahkan ke dalam keranjang

Tampilkan Detail Sitasi

cover

Penologi Dan Pemasyarakatan

C. Djisman Samosir

Edisi: Cetakan ke 1
ISBN/ISSN: 978-979-071-283-6
Deskripsi Fisik: viii, 312 hlm., 14,5x20,5cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 345 SAM P

Edisi: Cetakan ke 1
ISBN/ISSN: 978-979-071-283-6
Deskripsi Fisik: viii, 312 hlm., 14,5x20,5cm.
Judul Seri: -
No. Panggil: 345 SAM P

Ketersediaan0

Tambahkan ke dalam keranjang

Tampilkan Detail Sitasi

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Pengarang : "C.. Djisman Samosir"

Permintaan membutuhkan 0.00091 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Saran

Perbedaan Antara Ulama Mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Dalam Transaksi Perdagangan Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Muhammad Abdurrahman Rizki

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Pendaftaran Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk

Dede Rudi Hartanto

Politik Pendidikan Tinggi Indonesia

Anwar Arifin

Tinjauan Konstitusional Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Rezaliano Fiqoh Hidayatulah

Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pemberian Sanksi Kepada Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Rahmat Kamaludin